Piagam Direksi | Danapathi Asset Management

Piagam Direksi PT Danapathi Asset Management (“Perseroan”) merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha.

Piagam ini mengatur pedoman kerja, tugas, tanggung jawab, serta wewenang Direksi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik tata kelola yang lazim diterapkan, serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Landasan Hukum

Piagam Direksi ini disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direksi wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh jenjang organisasi.
Direksi memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam penyusunan strategi bisnis serta pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Direksi wajib mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan, termasuk kebijakan rekrutmen, promosi, remunerasi, serta rencana efisiensi, sepanjang tidak bersifat rahasia, melalui sarana yang mudah diakses.
Direksi menyusun dan melaksanakan program dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Kewenangan Perwakilan Direksi

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain, dengan ketentuan bahwa tindakan tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Persetujuan Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, serta pendirian atau penyertaan pada usaha atau perusahaan lain.
Direktur Utama bersama dengan satu anggota Direksi lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Dalam hal Direktur Utama berhalangan, salah satu anggota Direksi yang ditunjuk berwenang mewakili Direksi dan Perseroan.
Apabila Perseroan hanya memiliki satu anggota Direksi, maka seluruh tugas dan wewenang Direksi berlaku sepenuhnya bagi yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
Direksi menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS merupakan bentuk pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tercermin dalam laporan tersebut.

Penutup

Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atau pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.